Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan, meskipun harga minyak dunia tengah bergejolak. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026), dan kembali ditegaskan Bahlil setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Bahlil menjelaskan, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi ini merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, kendati harga minyak mentah dunia terus mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Arahan Presiden di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia
Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa (4/8/2026). Rapat itu turut dihadiri Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP BUMN yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
“Kami juga membahas terkait dengan perkembangan harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, seperti dikutip dari ANTARA.
Bahlil menegaskan, instruksi ini berlaku secara khusus untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kelas menengah ke bawah. Ia menyebut pemerintah telah memperhitungkan dampak fiskal dari kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) sebagai acuan harga minyak mentah domestik.
Kondisi berbeda berlaku untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax, yang harganya mengikuti mekanisme pasar sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022. Bahlil mengungkapkan, harga Pertamax di DKI Jakarta sempat menyentuh Rp15.950 per liter akibat tingginya harga minyak dunia. Namun demikian, ia memastikan pemerintah membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi jika ICP mengalami penurunan.
“Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan,” ujar Bahlil, dikutip dari Kompas.com.
Selain membahas harga BBM, pertemuan Bahlil dengan Presiden Prabowo turut menyinggung persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bahlil menyebut persoalan tersebut lebih disebabkan oleh faktor pemeliharaan infrastruktur, bukan kelangkaan pasokan energi.
Kesepakatan Bahlil-Purbaya Perkuat Komitmen Pemerintah
Sepekan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Bahlil kembali menegaskan komitmen tersebut dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Kedua menteri sepakat bahwa harga BBM subsidi tidak akan diubah, sekalipun ICP terus bergerak fluktuatif akibat dinamika geopolitik global.
“Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, ini yang paling penting,” ungkap Bahlil Lahadalia, sebagaimana dilaporkan Liputan6.com.
Dalam pertemuan itu, Bahlil dan Purbaya juga membahas rencana skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat mampu. Bahlil mencontohkan, selama ini penyaluran subsidi BBM jenis Pertalite masih belum sepenuhnya tepat sasaran, karena kelompok desil 9 dan desil 10 —kategori rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi— masih tercatat sebagai penerima subsidi.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran, masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam,” kata Bahlil, dikutip dari Liputan6.com.
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo sebelumnya dalam taklimat di hadapan anggota Kabinet Merah Putih, yang menegaskan bahwa kelompok masyarakat mampu semestinya membeli BBM nonsubsidi sesuai harga pasar, bukan menikmati subsidi yang seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu.
“Yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya, kalau mau pakai bensin yang mahal dia harus bayar harga pasar. Lu udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah, yang kami bela rakyat miskin,” ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Skema BBM Nonsubsidi Mengikuti Harga Pasar
Berbeda dengan mekanisme harga BBM bersubsidi yang ditetapkan tetap oleh pemerintah, harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Bahlil menjelaskan, jika ICP mengalami penurunan, maka harga BBM nonsubsidi berpotensi ikut turun. Sebaliknya, apabila ICP kembali merangkak naik, penyesuaian harga BBM nonsubsidi turut dapat dilakukan sesuai kondisi pasar.
“Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang nonsubsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk dinaikkan,” jelas Bahlil, dikutip dari Detik Finance.
Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi masih berada dalam kapasitas anggaran negara. Sebagai catatan, Kementerian ESDM sebelumnya juga pernah menegaskan komitmen serupa pada April 2026, ketika Bahlil menyampaikan bahwa harga BBM subsidi akan dipertahankan hingga akhir tahun, dengan asumsi ICP berada pada kisaran 77 dolar AS per barel, jauh di bawah ambang batas aman APBN sebesar 100 dolar AS per barel.
Kebijakan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus menegakkan prinsip keadilan distribusi subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum merilis pengumuman resmi terkait tenggat waktu penerapan skema pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kategori desil kesejahteraan yang tengah dibahas Bahlil bersama Purbaya.
Sumber:
- ANTARA News, “Prabowo perintahkan harga BBM subsidi tidak dinaikkan”, 4 Agustus 2026 — antaranews.com
- Kompas.com, “Prabowo Perintahkan Bahlil Tak Naikkan Harga BBM Subsidi meski Minyak Dunia Bergejolak”, 4 Agustus 2026 — nasional.kompas.com
- Liputan6.com, “Bahlil-Purbaya Sepakat Harga BBM Subsidi Tak Naik meski Minyak Bergejolak”, 11 Agustus 2026 — liputan6.com
- Detik Finance, “Purbaya & Bahlil Sepakat Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik”, 11 Agustus 2026 — finance.detik.com
- Beritasatu.com, “Harga Minyak Dunia Tak Menentu, Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik”, 11 Agustus 2026 — beritasatu.com
- Kompas.com, “Bahlil: Perintah Presiden Prabowo, Harga BBM Subsidi Tidak Naik Sampai Akhir 2026”, 16 April 2026 — nasional.kompas.com
