Indonesia tidak bisa membangun budaya transportasi yang aman hanya dengan penindakan. Dalam agenda Indonesia Bebas Over Dimension Over Load 2027, Korlantas Polri perlu menempatkan edukasi sebagai fondasi utama sebelum sanksi berjalan lebih tegas. Sebab persoalan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan bukan hanya lahir dari pelanggaran aturan, tetapi juga dari kebiasaan lama yang dianggap biasa dalam praktik angkutan barang.
Korlantas Polri mendorong pendekatan humanis agar pelaku usaha, pengemudi, pemilik kendaraan, operator logistik, dan masyarakat memahami bahaya Over Dimension Over Load. Kendaraan yang membawa muatan melebihi batas dapat merusak jalan, mengganggu kelancaran logistik, dan meningkatkan risiko kecelakaan. “Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” menjadi pesan penting dalam upaya perubahan ini.
Kesadaran yang tumbuh karena pemahaman biasanya lebih kuat daripada kepatuhan yang muncul karena takut ditindak. Karena itu, sosialisasi tidak boleh dianggap sebagai langkah pelengkap. Edukasi justru menjadi pintu masuk untuk membangun perubahan perilaku yang lebih tahan lama.
Edukasi Membuka Ruang Pemahaman
Masih banyak pihak melihat muatan berlebih sebagai cara mempercepat distribusi dan menekan biaya operasional. Padahal, keuntungan jangka pendek itu menyimpan risiko besar bagi keselamatan publik. Ketika kendaraan melaju dengan beban berlebih, pengemudi membutuhkan jarak pengereman lebih panjang dan lebih sulit mengendalikan kendaraan dalam kondisi darurat.
Melalui edukasi, Korlantas Polri dapat menjelaskan bahwa aturan dimensi dan muatan dibuat untuk melindungi semua pengguna jalan. Pesan ini perlu disampaikan secara sederhana dan konsisten kepada pengemudi maupun pelaku usaha. Dengan begitu, kepatuhan tidak berhenti pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi tumbuh dari kesadaran akan risiko.
Keselamatan Bukan Urusan Satu Pihak
Over Dimension Over Load tidak hanya menjadi urusan sopir truk atau perusahaan logistik. Ketika kendaraan bermuatan berlebih masuk ke jalan raya, seluruh masyarakat ikut menghadapi bahayanya. Pengendara motor, mobil pribadi, angkutan umum, hingga pejalan kaki bisa menjadi korban jika kendaraan kehilangan kendali.
Karena itu, keselamatan harus dibangun sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah dan Polri memiliki kewenangan mengatur serta menindak, tetapi dunia usaha juga harus memastikan armadanya patuh aturan. Masyarakat pun perlu mendukung gerakan ini sebagai bagian dari kepentingan publik.
Hukum Tetap Menjadi Penjaga
Pendekatan edukatif tidak berarti negara mengabaikan penegakan hukum. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap menjadi landasan dalam memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan yang membahayakan masyarakat tetap harus ditindak secara tegas dan terukur.
Namun, hukum akan lebih mudah diterima jika masyarakat memahami alasan di balik aturan tersebut. Ketika edukasi berjalan, penindakan tidak lagi terasa sebagai ancaman semata. Ia hadir sebagai alat untuk menjaga keselamatan dan ketertiban bersama.
Menuju Perubahan yang Berkelanjutan
Indonesia Bebas Over Dimension Over Load 2027 membutuhkan proses yang bertahap, konsisten, dan melibatkan banyak pihak. Edukasi, sosialisasi, digitalisasi pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor harus berjalan bersama. Tanpa kesadaran kolektif, penindakan hanya akan menjadi solusi sementara.
Pada akhirnya, jalan raya yang aman tidak dibangun dari rasa takut, melainkan dari kesadaran. Ketika semua pihak memahami bahwa keselamatan adalah kepentingan bersama, transportasi Indonesia dapat bergerak lebih tertib, manusiawi, dan beradab.
Sumber berita: Mediahub Polri, Instagram Korlantas Polri, Peraturan BPK UU Nomor 22 Tahun 2009, Dishub Kota Malang UU Nomor 22 Tahun 2009, Kompas Otomotif
