Gambar penyidikan kasus penyadapan ilegal Bareskrim Polri
Berita Terkini

Bareskrim Polri Tegaskan Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar Berjalan Objektif

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang mengembangkan kasus penyadapan ilegal secara profesional dan objektif dengan mengedepankan alat bukti. Pengembangan perkara ini telah sampai ke tahap penyidikan dan ditangani oleh tim khusus yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan status kasus telah resmi masuk tahap penyidikan meski belum ada tersangka terkait dugaan tindak pidana makar yang sedang didalami. “Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” ujar Isir di Jakarta.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim tengah mempelajari barang bukti yang telah disita serta memeriksa sejumlah saksi. Pendekatan yang dilakukan menitikberatkan pada pembuktian berdasarkan fakta, tanpa berasumsi terlebih dahulu. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto juga memperkuat pernyataan ini dengan menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada tersangka dan penyidikan masih berlangsung secara intensif.

Polri juga menginvestigasi kemungkinan keterlibatan pihak lain, yang dilakukan dengan mengacu pada alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan. Setiap penetapan tersangka akan disampaikan secara resmi melalui keterangan Polri, menegaskan prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Seiring dengan penyidikan pidana yang dilakukan oleh Bareskrim, proses pengawasan internal Polri juga berjalan paralel dan akuntabel. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal: LSP, AS, EH, dan SU. Sementara itu, terhadap beberapa tersangka juga dijalankan proses kode etik oleh pengawas internal Polri melalui sidang tertutup. Sidang kode etik untuk EH telah digelar, sedangkan sidang untuk LSP dijadwalkan pada pekan berikutnya dan untuk SU masih tertunda karena alasan kesehatan.

Dalam hal ini, penanganan terhadap penyidikan pidana dan penegakan kode etik berjalan secara terpisah sesuai kewenangan masing-masing lembaga dalam tubuh Polri.

Dasar hukum untuk tindak penyadapan ilegal menggunakan Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Sedangkan dugaan makar yang hingga kini belum ada tersangkanya, merupakan tindak pidana khusus terhadap keamanan negara yang aturannya terdapat dalam KUHP dan akan diterapkan setelah penyidikan dan bukti cukup.

Penegakan kode etik anggota Polri merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI. Polri menegaskan bahwa status tersangka tidak otomatis berarti bersalah karena keputusan akhir berada di tangan pengadilan.

Polri mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari Polri dan Bareskrim serta tidak menyebarkan nama-nama pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka agar proses penyidikan dapat berjalan adil dan objektif. Polri berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan melalui saluran resmi.

Sumber informasi dalam artikel ini berasal dari Detik, Antara, dan CNN.

 

Related posts

Dirjen Hubdat Kemenhub Dorong Komitmen Nol Kendaraan Over Dimension Over Load 2027

admin

Tim URC Bareskrim Polri Tangkap Dua Tersangka Pembunuhan Pemilik Salon di Kalimantan

christine natalia

Kakorlantas Polri Dorong Pendekatan Humanis dengan Komunitas Ojol untuk Budaya Tertib Lalu Lintas

admin

Leave a Comment