Gambar pemecatan Irjen EHS karena kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto
Berita Populer

Polri Jatuhkan Sanksi PTDH Kedapa 2 Perwira dalam Kasus Penyadapan Nomor Presiden

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen EHS. Keputusan ini diambil setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11/2026) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, yang menetapkan Irjen EHS terbukti melakukan pelanggaran berupa penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi hasil sidang yang menyatakan tindakan Irjen EHS sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif tertinggi di Polri, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. “Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ujarnya.

Sidang yang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Tim majelis hakim juga terdiri atas Wakil Ketua Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan dan anggota Irjen Pol. Untung Widyatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Tony Aryadi Effendi.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang memantau jalannya sidang menyatakan proses pemeriksaan saksi dan pembelaan berjalan sesuai prosedur. Meski Irjen EHS menyatakan banding atas putusan PTDH, ia sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada majelis.

Pemecatan Irjen EHS merupakan bagian dari pengusutan skandal penyadapan ilegal yang terungkap berjalan sejak tahun 2025. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal LSP, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. AS, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. SU, dan Irjen EHS. Penyadapan ini tidak hanya menargetkan nomor Presiden Prabowo Subianto, tapi juga sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh ormas, dan aktivis LSM.

Pasal-pasal yang dikenakan sesuai peran para tersangka meliputi Pasal 258 KUHP Tahun 2023 tentang penyadapan dengan ancaman 10 tahun penjara; Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Tahun 2024 tentang penghilangan data elektronik dengan ancaman 8 tahun; Pasal 332 KUHP Tahun 2023 atas dugaan akses ilegal dengan ancaman 6-7 tahun; serta Pasal 20 KUHP tentang turut serta atau menggerakkan tindak pidana dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Saat ini, Jenderal LSP, Irjen Pol. AS, dan Irjen EHS ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Pol. SU belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan. Sebelumnya, Irjen Pol. AS juga telah dijatuhi vonis PTDH pada 10 November 2026 dan mengajukan banding.

Terkait perkembangan terbaru, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkap adanya rumah yang diduga milik Irjen EHS di Cipete, Jakarta Selatan, yang difungsikan sebagai posko pusat kendali perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko (makar) oleh EH,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11). Penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan pada malam sebelumnya. Namun, rincian barang bukti yang disita belum disampaikan secara terbuka dan akan diinformasikan lengkap pada konferensi pers mendatang.

 

Related posts

Kampanye Sadar Wisata 5.0 Tingkatkan Ketangguhan Desa Wisata Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

admin

Tabrakan Tragis Kereta di Bekasi Timur: 7 Tewas dan Puluhan Luka-luka

christine natalia

Polemik Kabinet Jokowi, Mulai dari Mahfud MD Mundur dari Jabatanya

Dian Purwanto

Leave a Comment